Contoh surat pengaduan karyawan ke Disnaker dan cara mengajukannya

Surat pengaduan karyawan ke Disnaker adalah surat yang dipakai pekerja untuk mencatatkan perselisihan hubungan industrial, misalnya upah yang tidak dibayar, THR, iuran BPJS yang tidak disetor, atau PHK tanpa pesangon, kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan di kabupaten/kota tempat perusahaan berada. Menurut UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan wajib dirundingkan dulu secara bipartit paling lama 30 hari kerja; jika gagal, pekerja mencatatkannya ke Disnaker dengan bukti upaya bipartit, lalu Disnaker menunjuk mediator. Surat memuat identitas pekerja, data perusahaan, kronologi, hasil bipartit, tuntutan dalam rupiah, dan daftar lampiran.

Diperbarui:

Kasus yang paling sering sampai ke Disnaker sederhana: gaji dua bulan belum dibayar, THR tidak keluar sampai lewat Lebaran, potongan BPJS tercetak di slip gaji tetapi saldo JHT tidak bertambah, atau pekerja dirumahkan lalu diputus tanpa pesangon. Pekerja datang setelah lelah menagih lewat pesan singkat, padahal petugas pencatatan menanyakan hal yang sama lebih dulu: sudah ada perundingan bipartit atau belum, dan apa buktinya. Tanpa surat permintaan berunding dan risalah, berkas dikembalikan untuk dilengkapi.

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur urutannya: bipartit paling lama 30 hari kerja (Pasal 3), pencatatan ke instansi ketenagakerjaan dengan bukti bipartit (Pasal 4), lalu mediasi yang berujung perjanjian bersama atau anjuran tertulis. Untuk pelanggaran norma seperti upah di bawah upah minimum, Anda juga dapat melapor kepada pengawas ketenagakerjaan di dinas provinsi atau posko THR Kemnaker. Contoh di bawah adalah surat pengaduan sekaligus permohonan pencatatan perselisihan; varian kedua adalah risalah perundingan bipartit yang menjadi lampiran wajibnya.

Kapan surat ini dipakai

  • Upah atau THR tidak dibayar, terlambat, atau di bawah upah minimum, dan perusahaan tidak menanggapi permintaan berunding.
  • Iuran BPJS dipotong dari gaji tetapi tidak disetorkan, sehingga kartu nonaktif atau saldo JHT tidak bertambah.
  • PHK, pemutusan PKWT sebelum waktunya, atau dirumahkan tanpa upah, tanpa pesangon atau kompensasi yang menjadi hak Anda.
  • Perundingan bipartit sudah dilakukan atau ditolak perusahaan, dan 30 hari kerja berlalu tanpa kesepakatan.

Isi yang wajib ada

  • Identitas pekerja: nama, NIK, alamat, nomor HP, dan e-mail untuk surat panggilan mediasi.
  • Data perusahaan: nama badan usaha, alamat tempat Anda bekerja, dan nama pimpinan atau HRD yang Anda hubungi.
  • Hubungan kerja: jabatan, tanggal mulai bekerja, status PKWT atau PKWTT, dan upah terakhir sesuai slip gaji.
  • Kronologi bertanggal: kapan hak jatuh tempo, kapan Anda menagih, apa jawaban perusahaan.
  • Bukti upaya bipartit: tanggal surat permintaan berunding, tanggal perundingan, dan hasilnya, dengan risalah terlampir.
  • Tuntutan dalam rupiah: upah bulan apa saja, THR tahun berapa, pesangon berapa bulan upah, bukan sekadar «hak saya dipenuhi».
  • Daftar lampiran, tanggal, tanda tangan, dan pernyataan bersedia hadir pada mediasi.

Contoh siap salin

SURAT PENGADUAN DAN PERMOHONAN PENCATATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

[KOTA], [TANGGAL]

Perihal: Pengaduan dan permohonan pencatatan perselisihan [hak/PHK] dengan [NAMA PERUSAHAAN]

Kepada Yth. Kepala Dinas [NAMA DINAS KETENAGAKERJAAN] Kabupaten/Kota [NAMA], di [TEMPAT]

Dengan hormat, saya: Nama: [NAMA LENGKAP]; NIK: [NIK]; Alamat: [ALAMAT]; HP/e-mail: [NOMOR] / [E-MAIL]; bekerja pada [NAMA PERUSAHAAN], alamat [ALAMAT PERUSAHAAN], sebagai [JABATAN] sejak [TANGGAL] dengan status [PKWT/PKWTT] dan upah terakhir Rp[UPAH] per bulan.

Dengan ini mengadukan dan memohon pencatatan perselisihan [hak/PHK] karena perusahaan [tidak membayar upah bulan BULAN s.d. BULAN TAHUN / tidak membayar THR tahun TAHUN / tidak menyetorkan iuran BPJS yang dipotong / melakukan PHK pada TANGGAL tanpa pesangon].

Kronologi: 1) [TANGGAL], [KEJADIAN]; 2) [TANGGAL], saya menagih tertulis kepada [NAMA, JABATAN], dijawab [JAWABAN / tidak dijawab]; 3) [TANGGAL], saya meminta perundingan bipartit secara tertulis; 4) perundingan [TANGGAL] tidak mencapai kesepakatan, risalah terlampir [atau: dua undangan tertulis tidak ditanggapi].

Tuntutan: a) upah bulan [BULAN] s.d. [BULAN] [TAHUN] Rp[JUMLAH]; b) THR tahun [TAHUN] Rp[JUMLAH]; c) [pesangon / uang penghargaan masa kerja / uang penggantian hak / kompensasi PKWT] Rp[JUMLAH]; total Rp[TOTAL] ([TERBILANG] rupiah).

Saya memohon Dinas mencatat perselisihan ini dan menunjuk mediator; saya bersedia hadir pada setiap panggilan. Lampiran: KTP, perjanjian kerja, slip gaji, bukti transfer upah, percakapan, surat permintaan dan risalah bipartit, [SURAT PHK]. Hormat saya, ____________________ ([NAMA LENGKAP]).

Varian 2 – Risalah perundingan bipartit (lampiran wajib)

Pada hari [HARI], tanggal [TANGGAL], pukul [JAM], di [TEMPAT], telah dilaksanakan perundingan bipartit ke-[URUTAN] antara Pihak Pengusaha: [NAMA], [JABATAN], [NAMA PERUSAHAAN], alamat [ALAMAT]; dan Pihak Pekerja: [NAMA], [JABATAN], alamat [ALAMAT] [didampingi NAMA dari serikat pekerja].

Pokok masalah: [URAIAN PERSELISIHAN]. Pendapat pekerja: [TUNTUTAN DAN ALASANNYA]. Pendapat pengusaha: [JAWABAN DAN ALASANNYA]. Kesimpulan: [tidak tercapai kesepakatan / sepakat sebagian, yaitu …]; perundingan berikutnya [TANGGAL / tidak dijadwalkan].

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani para pihak.

[KOTA], [TANGGAL]

Pihak Pengusaha, ____________________ ([NAMA], [JABATAN])
Pihak Pekerja, ____________________ ([NAMA])
Saksi/pendamping: ____________________ ([NAMA])

Dasar hukum: UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 3 (perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja), Pasal 4 (pencatatan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan dengan bukti upaya bipartit) dan Pasal 6 (risalah perundingan).

Cara mengisi, langkah demi langkah

  1. Kirim permintaan perundingan bipartit secara tertulis kepada pimpinan atau HRD dengan usulan tanggal, dan simpan bukti kirimnya; jika tidak ditanggapi, kirim undangan kedua.
  2. Buat risalah pada setiap perundingan: para pihak, tanggal dan tempat, pokok masalah, pendapat masing-masing, kesimpulan, tanda tangan; minta salinan yang ditandatangani perusahaan.
  3. Hitung tuntutan dengan angka: upah per bulan dikali bulan tertunggak, THR sesuai masa kerja, pesangon menurut PP 35/2021 untuk alasan PHK Anda.
  4. Serahkan berkas ke Disnaker kabupaten/kota tempat perusahaan beroperasi; formulir daring dinas berguna untuk konsultasi, tetapi pencatatan tetap memakai berkas bertanda tangan.
  5. Minta tanda terima berkas dan nama mediator; layanan ini tanpa biaya, dan panggilan sidang mediasi dikirim tertulis.
  6. Hadiri mediasi dengan bukti asli: jika sepakat, mediator membantu menyusun perjanjian bersama yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial; jika tidak, mediator menerbitkan anjuran tertulis.

Kesalahan yang sering bikin masalah

  • Langsung ke Disnaker tanpa bukti bipartit: berkas dikembalikan untuk dilengkapi dan waktu terbuang.
  • Tidak membawa bukti hubungan kerja (perjanjian kerja, slip gaji, kartu pegawai, bukti transfer): perusahaan dapat menyangkal Anda pernah bekerja di sana.
  • Tuntutan tanpa angka atau berubah-ubah; mediator tidak dapat menganjurkan jumlah yang Anda sendiri belum hitung.
  • Mengadu ke Disnaker domisili Anda, bukan di wilayah perusahaan: berkas dipindahkan dan mediasi tertunda.

Untuk menyelesaikan dokumen

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama perundingan bipartit harus ditunggu sebelum mengadu ke Disnaker?

Paling lama 30 hari kerja sejak perundingan pertama. Jika dalam waktu itu tidak ada kesepakatan, atau perusahaan menolak berunding, bipartit dianggap gagal dan perselisihan boleh dicatatkan. Dua undangan tertulis yang tidak dijawab umumnya diterima sebagai bukti penolakan berunding.

Apa saja yang harus ada dalam risalah bipartit?

Nama dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah, pendapat masing-masing pihak, kesimpulan, serta tanggal dan tanda tangan. Buat risalah pada setiap pertemuan walaupun buntu; tanpa risalah, Disnaker mengembalikan berkas untuk dilengkapi dalam tujuh hari kerja.

Bisakah mengadu ke Disnaker secara online?

Banyak dinas membuka pengaduan lewat situs, WhatsApp, atau formulir daring, dan Kemnaker membuka posko THR menjelang hari raya. Kanal daring cocok untuk konsultasi dan pelanggaran norma seperti upah di bawah upah minimum; pencatatan perselisihan yang berlanjut ke mediasi tetap memakai berkas bertanda tangan.

Apa yang terjadi jika mediasi gagal?

Mediator menerbitkan anjuran tertulis yang dijawab para pihak dalam sepuluh hari kerja. Jika ditolak, pekerja dapat menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial di pengadilan negeri yang mewilayahi perusahaan; perkara dengan nilai gugatan di bawah Rp150 juta tidak dikenai biaya perkara.

Contoh di halaman ini adalah teks acuan, bukan nasihat hukum. Ketentuan bisa berbeda menurut kasus dan daerah; untuk perjanjian bernilai besar atau keadaan yang rumit, mintalah notaris atau advokat memeriksanya sebelum ditandatangani.