Contoh surat perjanjian kerja asisten rumah tangga

Perjanjian kerja asisten rumah tangga (ART) mengatur hubungan kerja antara keluarga pengguna jasa dan pekerja rumah tangga: tugas, gaji dan tanggal bayar, jam kerja dan istirahat, hari libur, cuti, THR, makan dan tempat tinggal, jaminan kesehatan, serta cara berhenti bekerja. Peraturan menteri ketenagakerjaan tentang perlindungan pekerja rumah tangga mewajibkan hak-hak dasar seperti istirahat, cuti, dan THR.

Diperbarui:

Perjanjian tertulis mencegah salah paham soal tugas (misalnya apakah termasuk menjaga anak atau lansia) dan libur.

Sejak 30 April 2026 berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Undang-undang ini menyebut isi minimal perjanjian kerja (identitas, alamat tempat kerja, tanggal mulai dan jangka waktu, lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban, syarat kerja, besaran dan cara pembayaran upah, tanda tangan), menjamin hak PRT atas upah, istirahat, cuti, THR berupa uang, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, makanan sehat, dan kamar yang layak bagi PRT menginap, serta mewajibkan pemberi kerja melaporkan PRT yang bekerja di rumahnya kepada ketua RT/RW. Perjanjian dengan PRT yang direkrut langsung boleh dituangkan tertulis; yang melalui perusahaan penempatan (P3RT) wajib tertulis, rangkap dua, bermeterai, dengan salinan untuk P3RT dan RT/RW. Contoh di bawah mengikuti isi minimal itu.

Kapan surat ini dipakai

  • Mempekerjakan ART menginap atau pulang-pergi yang Anda rekrut sendiri, dari kenalan, atau dari penyalur.
  • Pengasuh anak (baby sitter), perawat lansia, atau pendamping anggota keluarga yang sakit.
  • ART yang ditempatkan perusahaan penempatan (P3RT): undang-undang mewajibkan perjanjian tertulis bermeterai rangkap dua.
  • Perubahan kesepakatan lama, seperti kenaikan gaji, tambahan tugas, atau pindah rumah, yang harus dibuat tertulis dan disetujui bersama.

Isi yang wajib ada

  • Identitas kedua pihak sesuai KTP elektronik; pekerja berusia minimal 18 tahun dan membawa surat keterangan sehat.
  • Alamat tempat kerja, tanggal mulai, dan jangka waktu perjanjian: tahunan yang dapat diperpanjang, atau tidak tertentu.
  • Lingkup pekerjaan yang rinci: memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjaga anak, merawat lansia, mengemudi, atau yang disepakati; tugas di luar daftar berarti kesepakatan baru.
  • Jam kerja, waktu istirahat termasuk istirahat malam, libur mingguan, cuti, dan waktu ibadah.
  • Upah: jumlah, tanggal bayar, cara bayar (tunai dengan tanda terima atau transfer), dan THR berupa uang beserta besarnya.
  • Makan, kamar yang layak untuk ART menginap, perlengkapan kerja, serta iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan: siapa yang membayar.
  • Cara berhenti: pemberitahuan pengunduran diri paling lambat 1 bulan, alasan pengakhiran, dan pembayaran gaji sampai hari terakhir.
  • Penyelesaian perselisihan secara musyawarah lalu mediasi ketua RT/RW; tempat dan tanggal perjanjian; tanda tangan atau cap jari kedua pihak dan saksi.

Contoh siap salin

SURAT PERJANJIAN KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA

Pada hari ini, [HARI], tanggal [TANGGAL], di [KOTA], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [NAMA PEMBERI KERJA], NIK [NIK], alamat [ALAMAT RUMAH TEMPAT KERJA], nomor HP [NOMOR], selanjutnya disebut PEMBERI KERJA;

2. [NAMA PEKERJA], NIK [NIK], lahir di [TEMPAT, TANGGAL LAHIR], alamat asal [ALAMAT], kontak keluarga [NAMA, NOMOR], selanjutnya disebut PEKERJA;

sepakat mengadakan perjanjian kerja pekerja rumah tangga dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 – Pekerjaan dan tempat kerja

PEKERJA bekerja sebagai [asisten rumah tangga / pengasuh anak / pendamping lansia] di rumah PEMBERI KERJA pada alamat di atas, dengan lingkup pekerjaan: [memasak, mencuci dan menyetrika, membersihkan rumah, menjaga anak usia … tahun, …]. Pekerjaan di luar lingkup ini hanya dengan kesepakatan baru yang dibuat tertulis.

Pasal 2 – Jangka waktu

Perjanjian berlaku sejak [TANGGAL] sampai [TANGGAL] dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak [atau: berlaku untuk waktu tidak tertentu].

Pasal 3 – Waktu kerja dan istirahat

PEKERJA [menginap / pulang pergi]. Jam kerja pukul [JAM] sampai [JAM] dengan waktu makan dan ibadah, serta istirahat malam yang tidak diganggu kecuali keadaan darurat. PEKERJA berhak libur [1] hari setiap minggu pada hari [HARI] dan cuti [12] hari kerja setiap tahun dengan upah tetap dibayar.

Pasal 4 – Upah dan THR

Upah Rp[JUMLAH] per bulan dibayar paling lambat tanggal [XX] setiap bulan [secara tunai dengan tanda terima / transfer ke rekening NOMOR]. PEKERJA berhak atas tunjangan hari raya berupa uang sebesar [satu bulan upah; proporsional bila masa kerja kurang dari 12 bulan], dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan PEKERJA.

Pasal 5 – Makan, tempat tinggal, dan jaminan sosial

PEMBERI KERJA menyediakan makanan sehat, [kamar yang layak dan aman bagi PEKERJA yang menginap], perlengkapan kerja, serta [mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) / menanggung biaya berobat PEKERJA].

Pasal 6 – Kewajiban para pihak

PEKERJA bekerja dengan cara yang benar dan aman, meminta izin bila berhalangan, serta menjaga barang, kerahasiaan, dan nama baik keluarga. PEMBERI KERJA menghormati privasi, barang pribadi, waktu istirahat, dan ibadah PEKERJA, tidak menahan KTP atau dokumen asli milik PEKERJA, dan melaporkan keberadaan PEKERJA kepada ketua RT/RW.

Pasal 7 – Berakhirnya perjanjian

Hubungan kerja berakhir karena habisnya jangka waktu, kesepakatan kedua pihak, salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, PEKERJA mangkir 7 hari berturut-turut tanpa alasan, atau PEMBERI KERJA pindah dan PEKERJA tidak bersedia ikut. PEKERJA yang mengundurkan diri memberi tahu paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. Upah sampai hari terakhir bekerja dibayar penuh pada hari itu.

Pasal 8 – Perselisihan

Perselisihan diselesaikan secara musyawarah paling lama 7 hari; bila tidak tercapai, kedua pihak meminta mediasi ketua RT/RW tempat PEKERJA bekerja sesuai undang-undang.

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing berkekuatan hukum sama, dan ditandatangani tanpa paksaan.

[KOTA], [TANGGAL]

PEMBERI KERJA, _______________ ([NAMA])
PEKERJA, _______________ ([NAMA])
Saksi 1 (keluarga PEKERJA / P3RT), _______________ ([NAMA])
Saksi 2 / Mengetahui Ketua RT [NOMOR], _______________ ([NAMA])

Dasar hukum: UU No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga: Pasal 5 (syarat calon PRT, usia minimal 18 tahun), Pasal 11 dan Pasal 12 (isi perjanjian kerja), Pasal 14 (berakhirnya hubungan kerja), Pasal 15 dan Pasal 19 (hak PRT dan kewajiban pemberi kerja), Pasal 17 huruf e (pemberitahuan berhenti 1 bulan), Pasal 31 dan Pasal 32 (musyawarah dan mediasi RT/RW).

Cara mengisi, langkah demi langkah

  1. Tulis tugas satu per satu bersama pekerja sebelum hari pertama; bedakan tugas harian, mingguan, dan yang tidak termasuk.
  2. Sepakati jam kerja, istirahat malam, hari libur mingguan, dan cuti, lalu tulis angkanya; «istirahat cukup» tanpa jam tidak dapat ditagih.
  3. Tulis upah, tanggal bayar, THR, dan siapa yang membayar iuran BPJS; simpan tanda terima atau bukti transfer setiap bulan.
  4. Fotokopi KTP pekerja dan simpan kontak keluarganya; jangan menahan KTP, ijazah, atau dokumen asli apa pun.
  5. Tanda tangani rangkap dua di atas meterai Rp10.000, beri satu rangkap kepada pekerja, dan laporkan pekerja kepada ketua RT/RW; bila lewat penyalur, berikan salinan kepada P3RT.
  6. Bila gaji atau tugas berubah, buat adendum tertulis yang ditandatangani kedua pihak.

Kesalahan yang sering bikin masalah

  • Tugas bertambah dari «membersihkan rumah» menjadi mengasuh bayi tanpa kesepakatan dan tambahan upah: sumber sengketa paling sering.
  • Tidak ada hari libur dan istirahat malam yang jelas: undang-undang menjamin waktu kerja yang manusiawi dan waktu istirahat.
  • Menahan KTP atau ijazah pekerja sebagai «jaminan»: dokumen pribadi tidak boleh ditahan; pakai fotokopi dan kontak keluarga.
  • Memberhentikan atau berhenti mendadak: pekerja wajib memberi tahu paling lambat 1 bulan, dan upah sampai hari terakhir harus dibayar.

Untuk menyelesaikan dokumen

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ART berhak THR?

Ya. UU 2/2026 Pasal 15 menjamin PRT mendapat tunjangan hari raya keagamaan berupa uang sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja. Undang-undang tidak menetapkan besarannya, maka tulis dalam perjanjian; yang lazim satu bulan upah setelah 12 bulan bekerja, proporsional bila kurang, dibayar menjelang hari raya pekerja.

Bolehkah menahan KTP ART?

Tidak. KTP, ijazah, dan dokumen asli lain adalah milik pekerja; perusahaan penempatan bahkan dilarang menahannya oleh undang-undang. Simpan fotokopinya, catat NIK dan kontak keluarga, dan minta surat keterangan sehat serta surat pengantar dari desa asal bila Anda ingin jaminan tambahan.

Berapa lama pemberitahuan berhenti kerja?

Pekerja yang mengundurkan diri wajib memberi tahu paling lambat satu bulan sebelum berhenti (Pasal 17 UU 2/2026), dan pemberi kerja berhak atas pemberitahuan itu. Untuk pengakhiran oleh pemberi kerja undang-undang tidak menetapkan tenggat, sehingga tulis sendiri dalam perjanjian, misalnya satu bulan atau upah pengganti satu bulan.

Apakah ART wajib didaftarkan BPJS?

UU 2/2026 memberi PRT hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah bila pekerja terdaftar sebagai penerima bantuan iuran; bila tidak, ditanggung pemberi kerja sesuai kesepakatan dan diketahui RT/RW. Iuran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung pemberi kerja sesuai kesepakatan; aturan rincinya menyusul dalam peraturan pemerintah.

Apakah perjanjian kerja ART harus tertulis dan bermeterai?

Untuk ART yang Anda rekrut langsung, undang-undang membolehkan kesepakatan lisan tetapi membuka pilihan menuangkannya tertulis; untuk ART dari perusahaan penempatan, perjanjian wajib tertulis, berbahasa Indonesia, rangkap dua, dan bermeterai, dengan salinan untuk P3RT dan RT/RW. Satu meterai Rp10.000 per rangkap cukup; tanpa meterai perjanjian tetap mengikat, hanya perlu pemeteraian kemudian bila dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.

Contoh di halaman ini adalah teks acuan, bukan nasihat hukum. Ketentuan bisa berbeda menurut kasus dan daerah; untuk perjanjian bernilai besar atau keadaan yang rumit, mintalah notaris atau advokat memeriksanya sebelum ditandatangani.