Contoh surat perjanjian kerja guru honorer yayasan

Perjanjian kerja guru honorer yayasan adalah perjanjian tertulis antara yayasan atau sekolah swasta dan guru yang dibayar per jam pelajaran atau honor bulanan. UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan digaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, sedangkan bentuk kontraknya mengikuti UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021: PKWT tertulis paling lama lima tahun termasuk perpanjangan dengan uang kompensasi saat berakhir, atau PKWTT. Isinya: mata pelajaran dan jenjang, jam mengajar, honor dan tunjangan, tugas tambahan, jangka waktu, kewajiban administrasi, hak cuti, BPJS, dan cara berakhir.

Diperbarui:

Setiap awal tahun pelajaran yayasan merekrut guru baru atau memperpanjang kontrak, dan sengketa yang paling sering muncul setahun kemudian: honor dihitung per jam tetapi jam mengajar dikurangi tanpa pemberitahuan, tugas wali kelas tidak dibayar, atau kontrak «per tahun ajaran» sudah berjalan delapan tahun tanpa kejelasan status. Perjanjian yang menulis jumlah jam, tarif per jam, tugas tambahan beserta honornya, dan jangka waktu dengan tanggal mencegah semuanya, dan menjadi dokumen yang diminta untuk Dapodik, NUPTK, dan program sertifikasi guru.

Dasarnya dua lapis. UU 14/2005 Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3): guru di sekolah yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan digaji berdasarkan perjanjian kerja, yang menurut undang-undang itu adalah perjanjian tertulis. Lalu UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU 6/2023 dan PP 35/2021: kontrak berjangka (PKWT) harus tertulis dalam bahasa Indonesia, paling lama lima tahun termasuk perpanjangan, tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap, dan guru berhak uang kompensasi saat kontrak berakhir; PKWT yang melanggar ketentuan itu demi hukum menjadi PKWTT. Guru honorer di sekolah negeri tidak memakai perjanjian ini: sejak UU 20/2023, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN.

Kapan surat ini dipakai

  • Yayasan atau sekolah swasta mengangkat guru baru untuk tahun pelajaran yang akan datang.
  • Guru TK, PAUD, madrasah, atau pesantren yang digaji per jam pelajaran atau honor bulanan oleh yayasan.
  • Perpanjangan kontrak tahun pelajaran berikutnya dengan perubahan jam mengajar atau honor.
  • Pengangkatan guru tetap yayasan (PKWTT) setelah masa kontrak, agar status dan haknya tercatat.

Isi yang wajib ada

  • Identitas yayasan sebagai badan hukum (akta, pengurus yang berwenang) dan sekolah yang diselenggarakannya, serta identitas guru sesuai KTP dan ijazah.
  • Jenis perjanjian: PKWT dengan tanggal mulai dan berakhir (paling lama lima tahun termasuk perpanjangan) atau PKWTT, dengan tanggal mulai tugas.
  • Mata pelajaran, jenjang dan kelas, jumlah jam pelajaran per minggu, serta jadwal yang menjadi dasar honor.
  • Honor: tarif per jam pelajaran per bulan atau honor bulanan, tunjangan (transportasi, wali kelas, piket), tanggal bayar, dan cara bayar.
  • Tugas tambahan (wali kelas, pembina ekstrakurikuler, panitia ujian) beserta honornya, dan kewajiban administrasi pembelajaran.
  • Hak guru: libur sesuai kalender pendidikan, izin dan cuti, pengembangan profesi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, THR.
  • Uang kompensasi saat PKWT berakhir sesuai PP 35/2021, dan ketentuan bila salah satu pihak mengakhiri lebih awal.
  • Tata tertib, evaluasi kinerja, cara berakhir dan pembinaan sebelum pemutusan, serta tanda tangan ketua yayasan, guru, dan kepala sekolah.

Contoh siap salin

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU GURU

Nomor: [NOMOR]/[YAYASAN]/[BULAN]/[TAHUN]

Pada hari ini, [HARI], tanggal [TANGGAL], di [KOTA], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yayasan [NAMA YAYASAN], badan hukum berdasarkan akta notaris [NAMA NOTARIS] Nomor [NOMOR] dan pengesahan Kemenkumham Nomor [NOMOR], penyelenggara [NAMA SEKOLAH] di [ALAMAT], diwakili oleh [NAMA], Ketua Yayasan, selanjutnya disebut YAYASAN;

2. [NAMA GURU], NIK [NIK], lahir di [TEMPAT, TANGGAL], pendidikan terakhir [S-1 PROGRAM STUDI], alamat [ALAMAT], selanjutnya disebut GURU;

sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 – Tugas

YAYASAN mengangkat GURU sebagai guru mata pelajaran [MAPEL] pada [NAMA SEKOLAH] untuk kelas [KELAS/JENJANG] sebanyak [XX] jam pelajaran per minggu sesuai jadwal yang ditetapkan kepala sekolah, dengan tugas tambahan sebagai [wali kelas … / pembina ekstrakurikuler …].

Pasal 2 – Jangka waktu

Perjanjian ini merupakan perjanjian kerja waktu tertentu untuk tahun pelajaran [TAHUN/TAHUN], terhitung mulai [TANGGAL] sampai dengan [TANGGAL], dan dapat diperpanjang atas kesepakatan berdasarkan evaluasi kinerja, dengan jangka waktu keseluruhan tidak melebihi 5 (lima) tahun.

Pasal 3 – Honor dan tunjangan

GURU menerima honor Rp[JUMLAH] per jam pelajaran per bulan [atau honor bulanan Rp JUMLAH], tunjangan tugas tambahan Rp[JUMLAH], dan tunjangan [transportasi / kehadiran] Rp[JUMLAH] per bulan, dibayar paling lambat tanggal [XX] setiap bulan melalui transfer ke rekening GURU. Perubahan jumlah jam mengajar yang mengubah honor diberitahukan tertulis paling lambat [14] hari sebelumnya.

Pasal 4 – Kewajiban GURU

GURU menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan dan menilai pembelajaran, mengisi administrasi dan data pada Dapodik atau EMIS, mengikuti rapat dan kegiatan sekolah, serta mematuhi tata tertib dan kode etik guru.

Pasal 5 – Hak GURU

GURU berhak atas libur sesuai kalender pendidikan dengan honor tetap dibayar, izin dan cuti sesuai peraturan YAYASAN, tunjangan hari raya sesuai ketentuan, pengembangan profesi, serta surat keputusan pengangkatan untuk keperluan administrasi kependidikan.

Pasal 6 – Jaminan sosial

YAYASAN mendaftarkan GURU sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan program [JKK, JKM, JHT] dengan pembagian iuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 – Kompensasi dan berakhirnya perjanjian

Pada saat perjanjian berakhir, YAYASAN membayar uang kompensasi kepada GURU sebesar [1 (satu) bulan honor untuk masa kerja 12 bulan, atau proporsional] sesuai PP 35/2021. Perjanjian berakhir karena habisnya jangka waktu, kesepakatan kedua pihak, GURU meninggal dunia, atau pelanggaran berat setelah pembinaan dan dua teguran tertulis. Pihak yang mengakhiri sebelum jangka waktu habis memberi tahu tertulis paling lambat [30] hari sebelumnya.

Pasal 8 – Perselisihan

Perselisihan diselesaikan secara musyawarah di tingkat sekolah dan yayasan; bila tidak tercapai, melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan.

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia, rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

YAYASAN, Ketua: _______________ ([NAMA])
GURU: _______________ ([NAMA])
Mengetahui, Kepala [NAMA SEKOLAH]: _______________ ([NAMA])

Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) (guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan digaji berdasarkan perjanjian kerja); PP No. 35 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 (PKWT bukan untuk pekerjaan tetap, paling lama 5 tahun) serta Pasal 15 sampai Pasal 17 (uang kompensasi).

Cara mengisi, langkah demi langkah

  1. Pastikan yang menandatangani mewakili yayasan menurut akta dan AD/ART, bukan kepala sekolah sendiri; kepala sekolah cukup «mengetahui».
  2. Tulis jumlah jam pelajaran per minggu dan tarifnya; bila jam berubah di tengah semester, buat adendum, jangan hanya mengubah slip honor.
  3. Pilih bentuknya dengan sadar: PKWT bertanggal untuk kebutuhan sementara, PKWTT untuk guru yang Anda butuhkan terus; jangan memperpanjang PKWT melewati lima tahun.
  4. Cantumkan setiap tugas tambahan dengan honornya, termasuk wali kelas, piket, dan panitia ujian.
  5. Daftarkan guru ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan tulis pembagian iurannya; ini yang sering diperiksa pengawas ketenagakerjaan.
  6. Terbitkan SK pengangkatan yang merujuk perjanjian ini dan arsipkan keduanya; itulah dokumen untuk Dapodik, NUPTK, dan pengajuan sertifikasi.

Kesalahan yang sering bikin masalah

  • Kontrak per tahun pelajaran yang diperpanjang terus hingga lebih dari lima tahun: demi hukum menjadi PKWTT, dan yayasan dapat dituntut hak-hak guru tetap.
  • Honor «sesuai kemampuan yayasan» tanpa angka dan tanggal bayar: tidak dapat ditagih dan tidak diterima untuk administrasi guru.
  • Tidak membayar uang kompensasi saat PKWT berakhir, padahal PP 35/2021 mewajibkannya untuk masa kerja minimal satu bulan.
  • Memakai contoh ini untuk sekolah negeri: guru honorer di instansi pemerintah tunduk pada aturan ASN, bukan perjanjian kerja swasta.

Untuk menyelesaikan dokumen

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah guru yayasan wajib punya perjanjian kerja tertulis?

Ya. UU 14/2005 menyebut guru pada sekolah yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan digaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, dan undang-undang itu mendefinisikannya sebagai perjanjian tertulis. Bila kontraknya berjangka (PKWT), UU Ketenagakerjaan juga mewajibkannya tertulis dalam bahasa Indonesia.

Berapa lama kontrak guru honorer boleh dibuat?

PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama lima tahun termasuk seluruh perpanjangannya (PP 35/2021 Pasal 8). Kontrak per tahun pelajaran boleh, tetapi setelah tahun kelima pilihannya hanya mengangkat guru sebagai pegawai tetap (PKWTT) atau mengakhiri hubungan kerja dengan membayar kompensasi.

Apakah guru honorer berhak uang kompensasi saat kontrak habis?

Ya, jika hubungan kerjanya PKWT dan masa kerjanya minimal satu bulan. Besarnya satu bulan upah untuk 12 bulan masa kerja, proporsional untuk masa kerja lain, dan dibayar setiap kali jangka waktu PKWT berakhir, termasuk sebelum perpanjangan. Pada usaha mikro dan kecil besarannya boleh disepakati.

Bagaimana menghitung honor per jam pelajaran?

Tulis tarif per jam pelajaran per bulan dan jumlah jam per minggu; honor bulanan adalah tarif dikalikan jumlah jam, misalnya 18 jam × Rp[TARIF]. Sebutkan juga apakah bulan libur kalender pendidikan tetap dibayar; yang lazim di yayasan, honor dibayar penuh pada bulan libur sekolah.

Apakah contoh ini bisa dipakai guru honorer di sekolah negeri?

Tidak. Sejak UU 20/2023 tentang ASN, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN, dan penataan tenaga honorer diselesaikan melalui pengangkatan sebagai ASN. Guru di sekolah negeri bekerja berdasarkan keputusan pengangkatan sesuai aturan ASN, bukan perjanjian kerja swasta seperti ini.

Contoh di halaman ini adalah teks acuan, bukan nasihat hukum. Ketentuan bisa berbeda menurut kasus dan daerah; untuk perjanjian bernilai besar atau keadaan yang rumit, mintalah notaris atau advokat memeriksanya sebelum ditandatangani.