Contoh surat perjanjian kerja sama

Surat perjanjian kerja sama adalah kesepakatan tertulis dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan bersama. Isinya: ruang lingkup kerja sama, kontribusi dan kewajiban masing-masing, pembagian hasil atau biaya, jangka waktu, kerahasiaan, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa. Perjanjian ini sah jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata.

Diperbarui:

Kerja sama yang paling sering bermasalah adalah yang tidak menjelaskan siapa mengerjakan apa dan bagaimana uang dibagi. Tulis dengan angka dan contoh, misalnya “keuntungan bersih Rp10.000.000 dibagi 60:40 menjadi Rp6.000.000 dan Rp4.000.000”.

Untuk kerja sama dengan instansi atau perusahaan besar, biasanya ada MoU dulu sebagai kesepakatan awal, lalu perjanjian kerja sama (PKS) yang rinci dan mengikat.

Perjanjian di bawah tangan sudah sah dan mengikat para pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata), selama memenuhi empat syarat Pasal 1320: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Akta notaris tidak wajib, tetapi memberi kekuatan pembuktian yang lebih kuat untuk nilai kerja sama yang besar.

Jika salah satu pihak adalah badan usaha, pastikan penanda tangannya berwenang. Untuk PT, yang mewakili perseroan adalah direksi sesuai anggaran dasar, atau orang yang diberi kuasa tertulis olehnya.

Kapan surat ini dipakai

  • Kerja sama usaha antara dua orang, dua usaha, atau dua perusahaan dengan pembagian peran dan hasil.
  • Kerja sama dengan mitra pemasaran, reseller, atau distributor yang menjual produk Anda.
  • Kerja sama kegiatan dengan sekolah, kampus, komunitas, atau instansi — misalnya pelatihan, seminar, atau program CSR.
  • Menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani menjadi kewajiban yang rinci dan bisa ditagih.
  • Kerja sama jangka panjang dengan vendor atau pemasok yang butuh aturan laporan dan penyelesaian sengketa.

Isi yang wajib ada

  • Identitas lengkap para pihak dan dasar kewenangan penanda tangan (jabatan, akta, atau surat kuasa).
  • Maksud, tujuan, dan ruang lingkup kerja sama yang ditulis spesifik, bukan umum.
  • Kewajiban dan hak masing-masing pihak, sebaiknya dalam poin-poin terpisah.
  • Pembagian hasil atau biaya lengkap dengan definisi “keuntungan bersih”, jadwal pembayaran, dan kewajiban laporan keuangan.
  • Jangka waktu, cara memperpanjang, dan cara mengakhiri kerja sama sebelum waktunya.
  • Kerahasiaan, kepemilikan merek, data, atau hasil kerja yang dibuat selama kerja sama.
  • Keadaan kahar (force majeure) dan batas waktu memberitahukannya.
  • Penyelesaian sengketa: musyawarah, lalu pengadilan negeri atau arbitrase yang dipilih.
  • Tempat, tanggal, tanda tangan, dan meterai pada lembar asli masing-masing pihak.

Contoh siap salin

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: [NOMOR]

Pada hari ini [HARI], tanggal [TANGGAL], yang bertanda tangan di bawah ini:

[NAMA], [JABATAN] [NAMA PERUSAHAAN/LEMBAGA], alamat [ALAMAT], selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

[NAMA], [JABATAN] [NAMA PERUSAHAAN/LEMBAGA], alamat [ALAMAT], selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 – Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk [TUJUAN: misalnya memasarkan produk X di wilayah Y / menyelenggarakan kegiatan Z].

Pasal 2 – Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama meliputi: a) [KEGIATAN 1]; b) [KEGIATAN 2]; c) [KEGIATAN 3].

Pasal 3 – Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA wajib: a) [KEWAJIBAN]; b) [KEWAJIBAN]; c) memberikan informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 – Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib: a) [KEWAJIBAN]; b) [KEWAJIBAN]; c) memberikan laporan [bulanan] kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 – Pembagian Hasil dan Biaya

[Keuntungan bersih, yaitu pendapatan dikurangi biaya yang disepakati, dibagi XX% untuk PIHAK PERTAMA dan XX% untuk PIHAK KEDUA, dibayarkan setiap tanggal XX berdasarkan laporan keuangan / Biaya masing-masing kegiatan ditanggung oleh pihak yang melaksanakan.]

Pasal 6 – Jangka Waktu

Perjanjian berlaku [XX] tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis.

Pasal 7 – Kerahasiaan

Para pihak wajib merahasiakan informasi yang diperoleh dari pihak lain selama dan [2] tahun setelah kerja sama berakhir.

Pasal 8 – Pengakhiran

Kerja sama dapat diakhiri dengan kesepakatan, atau oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis [30] hari sebelumnya apabila pihak lain melanggar kewajiban dan tidak memperbaikinya setelah ditegur.

Pasal 9 – Keadaan Kahar

Para pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan akibat keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, atau kebijakan pemerintah, dengan pemberitahuan tertulis paling lambat [7] hari.

Pasal 10 – Penyelesaian Sengketa

Sengketa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; jika tidak berhasil, melalui Pengadilan Negeri [KOTA].

Pasal 11 – Lain-lain

Hal yang belum diatur akan diatur dalam addendum yang ditandatangani para pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup dan berkekuatan hukum sama.

[KOTA], [TANGGAL]

PIHAK PERTAMA _______________ ([NAMA, JABATAN]) — meterai Rp10.000
PIHAK KEDUA _______________ ([NAMA, JABATAN]) — meterai Rp10.000

Dasar hukum: KUHPerdata Pasal 1320 dan Pasal 1338 (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya).

Cara mengisi, langkah demi langkah

  1. Tuliskan tujuan kerja sama dalam satu kalimat yang dipahami kedua pihak.
  2. Rinci kewajiban tiap pihak dalam poin-poin, lengkap dengan tenggat bila ada.
  3. Tulis rumus pembagian hasil beserta contoh angka dan tanggal pembayarannya.
  4. Tentukan laporan yang wajib dibuat (bulanan atau per kegiatan) dan siapa yang membuatnya.
  5. Atur jangka waktu, perpanjangan, dan cara mengakhiri, termasuk masa pemberitahuan.
  6. Pastikan penanda tangan berwenang; lampirkan surat kuasa jika bukan direksi atau pemilik.
  7. Cetak rangkap dua, bubuhkan meterai Rp10.000, tanda tangani, dan simpan satu asli di tiap pihak.

Kesalahan yang sering bikin masalah

  • Pembagian hasil tanpa definisi keuntungan bersih, sehingga setiap pihak menghitung dengan caranya sendiri.
  • Tidak ada kewajiban laporan keuangan dan hak memeriksa pembukuan.
  • Penanda tangan tidak berwenang mewakili perusahaan atau lembaganya.
  • Tidak ada cara mengakhiri kerja sama, sehingga salah satu pihak “tersandera”.
  • Ruang lingkup terlalu umum, misalnya “bekerja sama dalam bidang usaha”, tanpa rincian kegiatan.
  • Kepemilikan merek, data pelanggan, atau hasil kerja tidak diatur, lalu menjadi sengketa saat berpisah.

Untuk menyelesaikan dokumen

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya MoU dan perjanjian kerja sama?

MoU biasanya berisi kesepakatan awal dan niat bekerja sama, sedangkan perjanjian kerja sama memuat hak, kewajiban, dan sanksi yang mengikat secara rinci.

Apakah perjanjian kerja sama harus di notaris?

Tidak wajib. Perjanjian di bawah tangan sah dan mengikat jika memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata; akta notaris memberi kekuatan pembuktian yang lebih kuat, terutama untuk nilai yang besar.

Berapa meterai yang dibutuhkan?

Biasanya satu meterai Rp10.000 pada setiap lembar asli yang dipegang masing-masing pihak, pada tanda tangan pihak yang lain. Meterai bukan syarat sah, tetapi diperlukan bila surat dipakai sebagai alat bukti.

Apakah surat perjanjian kerja sama sah tanpa meterai?

Sah, karena sahnya perjanjian ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata. Meterai adalah pajak atas dokumen dan bisa dibubuhkan kemudian (pemeteraian kemudian) jika surat akan dipakai di pengadilan.

Siapa yang boleh menandatangani atas nama perusahaan?

Untuk PT, direksi sesuai anggaran dasar atau orang yang diberi kuasa tertulis oleh direksi. Untuk CV, sekutu pengurus (komplementer). Lampirkan surat kuasa jika yang menandatangani adalah manajer.

Bagaimana jika bekerja sama dengan pihak asing?

Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan boleh disertai bahasa asing (UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 31). Tentukan versi bahasa mana yang berlaku jika ada perbedaan tafsir.

Bisakah isi perjanjian diubah di tengah jalan?

Bisa, dengan addendum tertulis yang ditandatangani semua pihak. Addendum menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian awal.

Contoh di halaman ini adalah teks acuan, bukan nasihat hukum. Ketentuan bisa berbeda menurut kasus dan daerah; untuk perjanjian bernilai besar atau keadaan yang rumit, mintalah notaris atau advokat memeriksanya sebelum ditandatangani.